Kenapa Suatu Kebijakan Restrukturisasi Organisasi Gagal?

Oleh: Ibnu Dahwan

Dalam tulisan yang lalu (lihat Restrukturisasi Organisasi atau Budaya Restrukturisasi), kadang – kadang proses restrukturisasi organisasi tidak mencapai hasil sesuai yang diharapkan kalau tidak dibilang gagal. Seringkali sulit dipahami kenapa proses restrukturisasi organisasi yang sudah disusun secara matang mengalami kegagalan?
Restrukturisasi organisasi atau perubahan organisasi (Organization Change) pada dasarnya adalah suatu kebijakan. Suatu kebijakan pada hakekatnya hanya sebuah konsep teoritis, namun keberhasilan suatu kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh pelaksanaannya (implementasi kebijakan). Seperti dikatakan oleh Dunn (1987:56) ,“Policy implementation in values is the execution and steering of a laws of action overtime. Policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentially theorical.” (Pada hakekatnya, pelaksanaan kebijakan adalah secara terus-menerus. Pelaksanaan kebijakan pada dasarnya merupakan kegiatan praktis, yang berbeda dengan perumusan kebijakan yang pada dasarnya teoritis)”. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan secara teoritis berbeda dengan kebijakan yang dilaksanakan secara praktis.

Dalam suatu sistem kebijakan terdapat 3 elemen penting yang saling berkaitan atau mempengaruhi satu sama lainnya yaitu: pelaku kebijakan, kebijakan dan lingkungan kebijakan. Oleh karena itu, konsep kebijakan yang baik saja belum cukup, tetapi harus memperhatikan juga elemen kebijakan yang lain yaitu: pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Wibawa (1994:41) mengemukakan agar pelaksanaan kebijakan efektif perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini:

• Isi kebijaksanaan, dalam pengertian ini restrukturisasi organisasi harus mempertimbangkan kaidah – kaidah dalam penyusunan struktur organisasi yang baik.
• Sumber daya manusia, dukungan, kesiapan, dan optimisme karyawan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sangat menentukan keberhasilan implementasi.
• Manajemen, implementasi kebijakan harus dikelola dengan baik sesuai kaidah-kaidah dalam manajemen dari mulai tahap penetapan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
• Dukungan lingkungan, dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi/perusahaan (stakeholders) seperti: pemerintah, serikat pekerja, pelanggan dan perhatian terhadap pesaing sangat diperlukan agar implementasi berjalan lancar.
• Political will, komitmen dari manajemen puncak harus dinyatakan secara jelas baik dalam penerbitan keputusan –keputusan yang mengikat maupun evaluasi secara ketat terhadap implementasi kebijakan.
• Karakteristik sasaran, karakteristik organisasi baik dari sifat usaha dan karakteristik karyawan sebagai unsur yang terlibat dalam implementasi kebijakan perlu mendapat perhatian.

Kebijakan restrukturisasi organisasi pada hakekatnya bermaksud untuk melakukan perubahan atau penataan ulang struktur organisasi sehingga sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu dalam restrukturisasi organisasi harus memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penentu atau dianggap penting sehingga struktur organisasi yang dihasilkan akan efektif. Menurut Djatmiko (2002:41), beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan struktur organisasi: ukuran organisasi, teknologi, lingkungan dan strategi pilihan. Sedangkan Tyson dan Jackson (2000:191) mengemukakan ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan ketika mendisain organisasi dalam bentuk birokrasi, yaitu: ukuran hierarki, rentang pengawasan dan pengelompokan kegiatan.

Kebijakan restrukturisasi organisasi akan mengakibatkan sebagian karyawan mungkin akan diuntungkan, namun sejumlah karyawan lain mungkin akan merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut sehingga implementasinya tidak tertutup kemungkinan mendapat banyak hambatan.

Paling sedikit ada empat penjelasan, mengapa organisasi menentang perubahan?. Pertama, para anggota takut kehilangan apa yang sudah mereka miliki. Mereka yang berkuasa, yang berada di posisi paling baik untuk memprakarsai perubahan biasanya adalah yang akan paling rugi. Kedua, kebanyakan organisasi adalah birokrasi. Struktur demikian mempunyai mekanisme yang secara otomatis terdapat pada dirinya yang bekerja melawan perubahan. Ketiga, kebanyakan perusahaan dapat mengelola lingkungan mereka, dan oleh karenanya, telah melindungi diri mereka terhadap kebutuhan akan perubahan. Terakhir, budaya organisasi menentang tekanan ke arah perubahan. ( Robbins , 1994:439).

Hasil studi longitudinal seperti dikutip Kreitner dan Kinicki (terjemahan Erly Suandi, 2003:91) menguatkan pendapat tersebut, bahwa perubahan organisasi yang sukses akan sangat tergantung pada budaya organisasi. Budaya bertahan terhadap perubahan, misalnya dapat mengurangi efektivitas tipe perubahan organisasi.